Informasi Publik Tersedia Berkala

Informasi Publik Tersedia Berkala

Keterbukaan Informasi Publik

UU KIP memberi kategori terhadap informasi publik yang dikuasai oleh badan publik, yaitu informasi publik terbuka dan informasi publik yang dikecualikan. Informasi publik terbuka artinya boleh diakses oleh publik dan wajib bagi Badan Publik untuk memberikan atau menyebarluaskannya ke publik. Informasi publik yang dikecualikan berarti boleh ditutup aksesnya bagi publik dan badan publik tidak wajib atau dilarang memberikan atau menyebarluaskannya ke publik. Kategori informasi terbuka dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat. Soal kewajiban badan publik mengumumkan Informasi Berkala tercantum di Pasal 9 UU KIP. Yang dimaksud dengan informasi berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan se. Berikut adalah daftar informasi berkala yang telah dikelompokkan berdasarkan segmen infomasi berkala:

Tentang profil Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikutura
# Informasi Detail
1 Informasi mengenai kedudukan, domisili, beserta alamat lengkap dan kontak lihat
2 Struktur organisasi lihat
3 Gambaran umum satker lihat
4 Profil singkat pejabat struktural lihat
5 Tugas dan fungsi lihat
6 Visi dan misi lihat
7 Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara (LHKPN) yang telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh KPK untuk diumumkan LHKPN 2017   (41 )
LHKPN 2018   (9 )
LHKPN 2019   (2 )
LHKPN 2020   (11 )
LHKASN 2021   (5 )
8 Rekapitulasi LHKASN LHKASN 2021   (5 )
Ringkasan Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan yang Sedang Dijalankan dalam Lingkup Badan Publik
Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik     lihat

Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat
Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Pasal 4, tentang Keterbukaan Informasi Publik maka setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik. Berdasarkan Undang-undang tersebut dijelaskan sebagai berikut :
  • Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
  • Setiap orang berhak : a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memeperoleh Informasi Publik; c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-undang; dan d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;
  • Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang- undang.

  • rkt.jpg
    Rencana Kerja / Rencana Anggaran (RKT)

    RKT merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu. RKT merupakan penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran dituangkan dalam dokumen PK.

        - RKT 2016   (35 )
        - RKT 2017   (29 )
        - RKT 2018   (30 )
        - RKT 2019   (21 )
        - RKT 2020   (7 )
        - RKT 2021   (94 )

    Ringkasan Informasi Tentang Kinerja dalam Lingkup Badan Publik berupa Narasi Tentang Realisasi Kegiatan yang Telah maupun Sedang Dijalankan Beserta Capaiannya
    kebijakan.jpg
    Rencana Strategis (RENSTRA)

    Untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi program litbang, sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai diperlukan Renstra yang terdiri dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program untuk dilaksanakan dalam periode tertentu.

        - Renstra 2015-2019   (447 )
        - Renstra 2010-2014   (449 )
        - Renstra 2015-2019   (780 )
        - Renstra 2020   (11 )

    lakip.jpg
    LAKIN

    Berdasarkan INPRES 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003 tentang Panduan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Permen PAN-RB No. 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Puslitbang Hortikultura telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisi kinerja internal yang berfungsi sebagai koordinasi UPT di bawahnya (Balitsa di Lembang, Balitbu Tropika di Solok, Balithi di Segunung dan Balitjestro di Tlekung) selama tahun 2012 dan disusun berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Puslitbang Hortikultura 2010 – 2014 dengan melaksanakan 8 (delapan) sasaran  strategis yang dijabarkan dari 1 (satu) kegiatan utama Puslitbang Hortikultura dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran.  

        - Tahun 2011   (234 )
        - Tahun 2012   (243 )
        - Tahun 2013   (261 )
        - Tahun 2014   (193 )
        - Tahun 2015   (334 )
        - Tahun 2016   (577 )
        - Tahun 2017   (171 )
        - Tahun 2018   (70 )
        - Tahun 2019   (84 )
        - Tahun 2020   (3 )

    laptah.jpg
    Laporan Tahunan

    Inovasi hortikultura juga diperlukan dalam pengembangan produk guna meningkatkan nilai tambah, diversifikasi produk, dan transformasi produk sesuai dengan preferensi konsumen. Tentu saja hal ini sesuai dengan amanat Strategi Kementerian Pertanian yang dirumuskan dalam 7 (tujuh) Gema Revitalisasi dan 4 (empat) Sukses pada Renstra Kementan 2010–2014. Tujuh Gema Revitalisasi adalah: (1) Revitalisasi Lahan; (2) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan; (3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana; (4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia; (5) Revitalisasi Pemberdayaan Petani; (6) Revitalisasi Kelembagaan Petani; dan (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir. Sedangkan 4 (empat) sukses Kementerian Pertanian yaitu : 1) Swasembada dan swasembada berkelanjutan; 2) Diversifikasi pangan; 3) Meningkatkan daya saing, nilai tambah dan ekspor; dan 4) Peningkatan kesejahteraan. 

        - Tahun 2012   (561 )
        - Tahun 2013   (375 )
        - Tahun 2014   (641 )
        - Tahun 2015   (107953 )
        - Tahun 2016   (876 )
        - Tahun 2017   (50 )
        - Tahun 2018   (39 )
        - Tahun 2019   (25 )
        - Tahun 2020   (11 )

    ikm.jpg
    IKM

    Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap Unit Pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.

        - Jan - Juli 2015   (157 )
        - Juli - Desember 2015   (125 )
        - Jan - Juni 2016   (128 )
        - Juli - Desember 2016   (105 )
        - Jan - Juni 2017   (63 )
        - Juli-Desember 2017   (68 )
        - Jan - Juni 2018   (19 )
        - Juli-Desember 2018   (16 )
        - Jan - Juni 2019   (15 )
        - Juli-Desember 2019   (7 )
        - Jan - Juni 2020   (15 )
        - Juli-Desember 2020   (17 )
        - Januari-Juli 2021   (52 )

    Ringkasan Laporan Keuangan
    dipa.jpg
    DIPA

    Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). Terdiri atas Informasi Kinerja, Sumber Dana, Rincian Pengeluaran (Rencana Anggaran), Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

        - Tahun 2013   (140 )
        - Tahun 2014   (130 )
        - Tahun 2015   (106 )
        - Tahun 2016   (104 )
        - Tahun 2017   (135 )
        - Tahun 2018   (28 )
        - Tahun 2019   (9 )
        - Tahun 2020   (7 )
        - Tahun 2021   (38 )

    keuangan.jpg
    Laporan Keuangan

    Laporan keuangan Puslitbanghorti yang disampaikan setiap 31 Desember setiap tahunnya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerinah. Terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca Keuangan, dan Catatan atas Laporan Keuangan

        - Lap Keu 2013   (38 )
        - Lap Keu 2014   (54 )
        - Lap Keu 2015   (47 )
        - Lap Keu 2016   (119 )
        - Lap Keu 2017   (39 )
        - Lap Keu 2018   (7 )
        - Lap Keu 2019   (9 )
        - Lap Keu 2020   (4 )

    RKAKL.jpg
    RKA-KL

    Rencana kegiatan dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga 

        - RKA-KL 2014   (51 )
        - RKA-KL 2015   (42 )
        - RKA-KL 2016   (38 )
        - RKA-KL 2017   (31 )
        - RKA-KL 2018   (35 )
        - RKA-KL 2019   (41 )
        - RKA-KL 2020   (12 )
        - RKA-KL 2021   (3 )

    dataaset.jpg
    Data Aset Negara

    Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca dengan saldo normal debit.

        - Data Aset 2013   (41 )
        - Data Aset 2014   (37 )
        - Data Aset 2015   (41 )
        - Data Aset 2016   (47 )
        - Data Aset 2017   (36 )
        - Data Aset 2018   (7 )
        - Data Aset 2019   (5 )
        - Data Aset 2020   (2 )

    Layanan Publik Puslitbang Hortikultura
    ulp.jpg
    Unit Pelayanan Publik

    Unit Pelayanan Publik Balitbangtan merupakan unit kerja non struktural yang melakukan kegiatan penyelengaraan pelayanan publik dilingkungan Balitbangtan. Tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, stakeholder, badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada tugas dan fungsinya.

        - Layanan   (56 )
        - UU No 14 Tahun 2008   (122 )
        - Permentan 32/2011   (132 )
        - Lap PPID 2016   (52 )
        - Lap PPID 2017   (29 )
        - Lap PPID 2018   (13 )
        - SK PPID 2019   (6 )
        - SK Kepala Pusat 2019   (3 )
        - SK Kode Etik & Budaya Kerja   (5 )
        - Lap PPID 2019   (17 )
        - SK PPID 2020   (2 )
        - Lap PPID 2020   (3 )
        - SK PPID 2021   (61 )